Diskannak Waspadai Flu Burung

Eddy Abdillah

Para peternak itik di Desa Mamar Kecaamatan
Amuntai Selatan, Kabupaten Hulu Sungai Utara rutin
membersihkan kandangan ternak agar penularan
virus flu burung tidak semakin menulari ternak itik
lainnya. Produksi anak itik di Sentra Pembibitan Itik
Alabio ini menurun pasca serangan virus H5 NI di Kabu

Amuntai, (Antaranews Kalsel) - Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Hulu Sungai Utara masih mewaspadai penyebaran virus flu burung yang kemungkinan terjadi melalui aktivitas jual beli ternak itik oleh para pedagang ke luar daerah.

 Menurut Kepala Diskannak Kabupaten Hulu Sungai Utara (HSU) Suriani di Amuntai, Selasa, penyebab kekhawatiran ini karena Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) belum sepenuhnya bebas dari penyebaran virus H5N1 yang menjadi penyebab matinya ribuan ternak itik di Kalsel dalam sebulan terakhir ini.

 Informasi terakhir yang didapatkan, banyak ternak itik mati di Desa Sungai Buluh, Kabupaten Hulu Sungai Tengah (HST) yang berbatasan dengan wilayah Kabupaten HSU.

 Dikhawatirkan ada hubungan antara penyebaran ternak itik di daerah perbatasan HST tersebut dan pedagang itik dari Kabupaten HSU.

 Kepala Bidang Kesehatan Hewan dan Kesmavet Dinas Perikanan dan Peternakan (Diskannak) HSU Putu Susila mengakui sulit untuk mencegah semua pedagang itik menghentikan 100 persen kegiatan jual beli itik, khususnya kepada pedagang dari luar daerah sehingga kemungkinan penyebaran virus H5N1 masih memungkinkan terjadi.

 "Akan tetapi kita selalu imbau para pedagang untuk menghentikan sementara penjualan ternak itik ke luar daerah," kata Putu.

 Berdasarkan kunjungan ke sejumlah sentra peternakan itik, petugas Diskannak sudah tidak lagi menerima laporan ternak itik yang mati.

 Bahkan, kata Putu, para pedagang mempertanyakan kapan mereka bisa kembali melakukan aktivitas penjualan atau pengiriman ternak itik ke luar daerah.

 "Tidak ada lagi laporan ternak itik yang mati, bahkan banyak peternak yang menanyakan kapan mereka bisa mengirim ternak ke luar daerah," katanya.

 Meski demikian, kata Putu Diskannak HSU belum bisa memberikan ijin peternak atau pedagang itik untuk mengirim ternaknya ke luar daerah karena kemungkinan penyebaran virus H2NI masih bisa terjadi.

 "Boleh jadi sewaktu itik mau dijual kondisinya sehat-sehat saja, namun ketika dalam pengiriman ternak ini terinfeksi virus flu burung, akan dianggap penularannya berasal dari HSU," kata Putu lagi.

 Padahal, lanjut dia, informasi kematian ternak itik di HSU sudah tidak ada lagi dari peternak karena mereka sudah secara intensif melakukan penyemprotan kandang dengan cairan disinfektan dan terus menjaga kebersihan kandang.

 Selain mengakui kesulitan melarang peternak menjual ternak itik yang hidup ke luar daerah, Diskannak juga mengakui pedagang dan peternak itik, kerap kali masih menjual itik potong ke daerah Kalimantan Timur dan Kalimantan Tengah yang selama ini memasok daging itik dari HSU.

 Meski Kalsel belum sepenuhnya bebas dari penyebarab virus flu burung. Namun, permintaan daging itik masih datang dari luar daerah.

 Namun Putu, menduga pedagang itik sudah paham tentang sifat virus flu burung yang tidak berbahaya apabila daging ternak yang tertular sudah dimasak dalam suhu panas sekitar 80 derajat Celsius.

 "Saya rasa pedagang maupun masyarakat juga sudah mengetahui bahwa daging unggas yang direbus dengan benar, tidak akan membahayakan jika dikonsumsi manusia," terangnya.

 Selain itu Dinas Peternakan Kalsel juga telah menginstruksikan kepada Dinas Peternakan kabupaten/ kota agar tidak lagi mengeluarkan surat keterangan kesehatan hewan kepada peternak terhitung sejak 12 Maret 2014 hingga satu bulan ke depan.

 Hal itu, kata dia, untuk mencegah peternak menjual hasil ternak itik ke luar daerah yang dikhawatirkan kembali menyebarkan virus H5N1.

 "Jika batas waktu sebulan sudah lewat bersama Balai Veteriner akan kami uji kembali sampel ternak itik di sejumlah peternakan untuk memastikan virus H5N1 di HSU sudah bersih," tandasnya.

Editor: Hasan Zainuddin

COPYRIGHT © 2014

Bank Kalsel Ditantang Menasional

Oleh Hasan Zainuddin

Banjarmasin, (Antaranews Kalsel) - Gubernur Kalimantan Selatan Rudy Ariffin menantang manajemen Bank Kalsel ke depan harus mampu menjadi sebuah bank yang beroperasi berskala nasional.

Hal tersebut disampaikan Gubernur Kalsel di Banjarmasin, Rabu menanggpi HUT Bank kalsel ke-50 dan kian berkembangnya bank milik Pemprov Kalsel tersebut.

Ia menilai kontribusi Bank Kalsel terhadap pembangunan daerah wilayahnya begitu besar, baik selaku lembaga pemberi kredit kepada masyarakat juga kontribusinya terhadap Pendapatan Asdli Daerah (PAD) pemerintah setempat.

Menurut gubernur lembaga perbankan yang tadinya hanya sebagai kas daerah tersebut terus berkembang dan berusia 50 tahun, hingga kini memiliki cabang di 13 kabupaten kota se Kalsel, belum lagi 19 unit, dan pembantu cabang termasuk di Jakarta yang membuktikan lembaga ini sudah sejajar dengan perbankan lainnya.

Bahkan gubernur menantang pihak manajemen Bank Kalsel terus mengembangkan sayapnya bukan saja ke Jakarta tetapi ke seluruh ibukota provinsi di tanah air.

Menurutnya keberadaan lembaga perbankan ini bukan saja melayani soal perbankan tetapi juga ikut dalam kehidupan masyarakat melalui kegiatan sosial, pendidikan,keagamaan, dan kehidupan lainnya.

Ia juga menyarankan penyaluran kredit terhadap pengusaha kecil terus ditingkatkan sehingga keberadaan bank ini benar-benar dicintai masyarakat Kalsel (banua).

Berdasarkan data 40 persen kredit lembaga ini dikhususnya untuk usaha mikro dalam upaya meningkatkan perekonomian masyarakat kecil.

Kredit disalurkan kisaran Rp10 juta hingga hingga Rp200 miliar, ada yang hanya untuk tukang bakso, pedagang es kelapa, kelontongan, hingga kredit besar seperti pembiayaan Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM), Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) dan lainnya.

Jumlah kredit yang disalurkan bank ini Rp6 triliun, sementara tabungan masyarakat Rp2 triliun tapi jika ditotalkan termasuk deposito maka senilai Rp8 triliun.

Dalam HUT ke-50, Selasa malam dilaksanakan pengundian yang dihadiri beberapa pihak, keluar sebagai pemenang pertama nasabah dari Tanjung ibukota Kabupaten Tabalong dengan nomor undian 0010985715 sehingga nasabah bersangkutan berhak atas mobil Toyota Fortuner.

Pada kesempatan tersebut diserahkan juga hadiah 16 buah mobil Suzuki Ertiga kepada nasabah yang memenangkan undian yang diselanggarakan sebelumnya di Duta Mall Banjarmasin.

Berdasarkan catatan rangkaian HUT tersebut undian hadiah mobil Suzuki Ertiga dari Bank Kalsel berlangsung di pusat perbelanjaan modern Qmall Banjarbaru dan 93 sepeda motor disamping ada emas 1,1 kilogram.

Mengenai kegiatan sosial pada acara HUT ini ada donor darah Rabu 19 Maret 2014 dengan target 250 hingga 300 orang, serta ziarah ke makam pendahulu Bank Kalsel 17 Maret 2014. 

  

Editor: Hasan Zainuddin

COPYRIGHT © 2014

Alat Berat Peti Ditemukan Di Arutmin

Oleh Hasan Zainuddin

Banjarmasin, (Antaranews Kalsel)- Pihak PT Arutmin Indonesia menemukan sejumlah alat berat saat operasi pengawasan Penambangan Tanpa Ijin (Peti) di areal lahan Perjanjian Kerjasama Pengembangan Pertambangan Batu Bara (PKP2KB) milik perusahaan tersebut.

 Humas PT Arutmin Indonesia Zainuddin JR Lubis melalui email kepada ANTARA Cabang Kalsel di Banjarmasin, Sabtu mengatakan dengan adanya penemuan tersebut akhirnya kasusnya diserahkan kepada polisi setempat.

 Dijelaskan penemuan alat berat tersebut setelah sebuah tim pengamanan internal PT Arutmin Indonesia tambang Satui, Kabupaten Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan, bersama dengan Polsek Satui, Brimob dan tim PT Jhonlin Baratama (JB) melakukan patroli PETI di Pit Sajuna dan Pit Abimanyu pada pekan ini.

 Pada saat patroli, tim gabungan menemukan sejumlah alat berat PETI yang tidak dioperasikan (standby) dan satu excavator PC 300.

 Selain itu tim juga mendapati dua unit dump truck sedang aktif memuat batubara. Padahal sehari sebelumnya, hampir semua alat berat PETI tersebut aktif bekerja di dalam PKP2B Arutmin Indonesia.

 Tim mengamankan seorang operator excavator dan dua orang supir dump truck yang selanjutnya diserahkan ke Polsek Sungai Danau.

 Pemilik alat berat belum diketahui karena masih menunggu hasil Berita Acara Pemeriksanaan (BAP) dari kepolisian, tambahnya.

 Kemudian, tim gabungan melanjutkan patroli ke Pit Abimanyu. Di Pit Abimanyu, semua alat berat PETI dalam keadaan tidak ada kegiatan.

 Dalam perjalanan tim gabungan berpapasan dengan AJG yang dikawal dua unit LV. AJG diduga melakukan penambangan tanpa izin di kawasan yang berdekatan dengan Sungai Baruna dan berada dalam wilayah kawasan hutan.

 Selama ini aktivitas PETI tersebut mengaku atas izin kontraktor Arutmin yaitu Jhonlin Baratama (JB), padahal JB tidak pernah memberikan izin, tambah Zainuddin Lubis.

 Selain itu, wilayah kerjasama Arutmin dan JB hanya mencakup Pit Perintis dan Jumbang, bukan di Pit Satui ataupun Pit Mulia.

 Untuk mengamankan wilayah Arutmin Tambang Satui, secara rutin Tim Pengamanan Internal Arutmin Tambang Satui melakukan patroli,tambahnya.

Editor: Ulul Maskuriah

COPYRIGHT © 2014

Kalsel Kiblat Gulat Indonesia

Oleh Hasan Zainuddin

Banjarmasin, (Antaranews Kalsel) - Pengurus Persatuan Gulat Seluruh Indonesia (PGSI) Kalimantan Selatan berkeinginan mengembalikan kejayaan wilayah ini sebagai gudang atlet gulat nasional dan menjadi kiblat pembinaan olahraga tersebut di Indonesia.

Ketua Bidang Hukum PGSI Kalsel, Fauzan Ramon seusai pelantikan pengurus PGSI Kalsel oleh Ketua Umum KONI Kalsel Haji Sulaiman HB di Banjarmasin, Kalsel, Sabtu, mengakui dibandingkan masa-masa sebelumnya prestasi gulat Kalsel saat ini jauh menurun.

Dulu, menurut Fauzan Ramon yang juga Ketua PGSI Kota Banjarmasin tersebut, setiap PON atau kejuaraan apa saja atlet gulat Kalsel yang mendominasi perolehan medali atau menjadi juara.

Bahkan saat masa kejayaan gulat Kalsel, wilayah ini menjadi kiblat pembinaan gulat di Tanah Air, karena waktu itu sampai-sampai Kalsel mendatangkan pelatih dari Korea Selatan.

Oleh karena itu, dalam kepengurusan yang baru ini dilantik ia akan mengajak seluruh pengurus ikut memikirkan kembali bagaimana Kalsel kembali berjaya di cabang yang banyak menyumbangkan medali di saat PON tersebut.

Pelantikan pengurus PGSI tersebut, sekaligus kegiatan Rapat Anggota KONI Daerah (Rakonda) Kalsel yang diikuti pengurus KONI se 13 kabupaten dan kota Kalsel, serta pengurus top organisasi keolahragaan untuk membahas berbagai program ke depan.

Terutama menghadapi PON remaja di Jawa Timur akhir tahun 2014 serta PON IXX di Jawa Barat tahun 2016 nanti.

Ketua Umum KONI Kalsel Haji Sulaiman meminta seluruh peserta Rakonda memberikan masukan sekaligus evaluasi berbagai program, untuk mencari solusi aagar prestasi atlet Kalsel lebih baik, khususnya jangka pendek PON remaja di Surabata.    

Editor: Hasan Zainuddin

COPYRIGHT © 2014

DPRD Minta Dampak Pertambangan Diminimalkan

Oleh Syamsuddin Hasan

Banjarmasin, (Antaranews Kalsel) - Wakil Ketua DPRD Kalimantan Selatan Fathurrahman mengharapkan, ke depan dampak terhadap lingkungan dari kegiatan pertambanan di provinsinya dapat diminimalkan.

Harapan tersebut menanggapi tanggapan Gubernur Kalsel H Rudy Ariffin terhadap usul Raperda revisi Perda Nomor 2 tahun 2009, pada rapat paripurna DPRD setempat yang dipimpin wakil ketuanya Muhammad Iqbal Yudinannor, Kamis.

 "Dalam upaya menghindari atau meminimalkan dampak lingkungan dari kegiatan pertambangan itulah, DPRD Kalsel membuat Raperda inisiatif berupa revisi Perda 2/2009 tentang Pengelolaan Pertambangan Umum," tandasnya.

 "Kami sependapat dan mengapresiasi saran gubernur, bahwa dengan eksploitasi mineral dan batu bara (minerba) di Kalsel, persoalan lingkungan merupakan isu yang mengemuka," lanjutnya dalam paripurna yang dihadiri Sekdaprov setempat HM Arsyadie.

Karena itu, menurut wakil rakyat tersebut, diperlukan kearifan lokal berupa pengaturan, agar ke depan esksis dari kegiatan pertambangan dapat diminimalkan, sehingga dampaknya sekecl mungkin.

Wakil rakyat itu juga sependapat bahwa dengan Raperda revisi Perda 2/2009 merupakan kondisi faktual yang perlu disikapi terkait perizinan di sektor pertambangan.

 "Dengan demikian regulasi tersebut nantinya mampu menjadi pedoman pelaksanaan serta menjawab persoalan yang terjadi secara nyata dalam masyarakat, khususnya di Kalsel," lanjutnya.

Raperda revisi Perda 2/2009 yang merupakan inisiatif dewan itu atas usul Komisi III bidang pembangunan dan infrastruktur DPRD Kalsel yang juga membidangi pertambangan dan energi, serta lingkungan hidup.

Usul revisi Perda 2/2009 itu untuk menyesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih atas yaitu Undang Undang Nomor 4 tahun 2009 tentang Minerba.

Karena saat pembuatan Perda 2/2009 yang ketika itu berasal dari pihak seksekutif berpedoman pada Undang-Undang Nomor 11 tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan. 

Editor: Ulul Maskuriah

COPYRIGHT © 2014

Realisasi KUR Perikanan Di atas Rp 800 miliar

Jakarta, 26 Maret 2014 (ANTARA) - Realisasi penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) Sektor Kelautan dan Perikanan (KP) hingga akhir Desember 2013 telah mencapai Rp 809,7 miliar dengan jumlah debitur sebanyak 10.130 debitur dengan rata-rata pinjaman per debitur sejumlah Rp 79.940.000. Nilai tersebut merupakan akumulasi laporan tahun 2013 dari 24 bank pelaksana KUR-KP, yang terdiri dari 5 bank nasional dan 19 bank daerah. Demikian disampaikan Menteri Kelautan dan Perikanan Sharif C. Sutardjo di Jakarta, Rabu (26/3).

Sharif menjelaskan, kredit yang disalurkan untuk sektor KP bila dibandingkan dengan realisasi KUR secara nasional nilainya hanya sekitar 0,59 % dari jumlah kredit nasional yang mencapai Rp 138,5 triliun, dengan jumlah debitur 0,10 % dari jumlah debitur nasional yang mencapai 10.032.178 debitur. Namun, jumlah kredit yang disalurkan mengalami kenaikan sebanyak 14,35 % jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2012, dengan peningkatan jumlah debitur sebanyak 3.486 debitur atau 52,47 % menjadi 10.130 debitur. “Peningkatan jumlah penyaluran kredit dan jumlah debitur seiring dengan kenaikan jumlah bank penyalur sebanyak 5 bank, di mana tahun 2013 sebanyak 24 bank sedangkan tahun 2012 hanya 19 bank”, ungkap Sharif.

Sharif menambahkan, realisasi KUR sektor KP masih jauh di bawah jumlah realisasi KUR untuk sektor perdagangan.

Rendahnya realisasi tersebut disebabkan banyak faktor di antaranya, perbankan menganggap usaha di sektor KP merupakan usaha yang mempunyai resiko tinggi (High Risk). Kemudian, keterbatasan akses masyarakat terhadap perbankan, keterbatasan akses informasi dan pihak perbankan masih mensyaratkan agunan tambahan KUR Mikro walaupun pemerintah sudah tidak mensyaratkan lagi.

Selanjutnya, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) telah menempuh beberapa langkah-langkah strategis untuk mempercepat dan meningkatkan realisasi KUR sektor KP. Pertama, menugaskan Dinas Kelautan dan Perikanan provinsi ikut mempersiapkan Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi (UKMK) sektor KP dan menjaring kelompok UKMK baru melalui sosialisasi, fasilitasi pertemuan UKMK yang dianggap layak dengan bank pelaksana. Kedua, melakukan kegiatan intermediasi dengan mengundang Lembaga Keuangan Mikro (LKM) Pesisir sebagai peserta perbankan nasional sebagai narasumber. Ketiga, melaksanakan kegiatan Bazaar Intermediasi Akses Permodalan Masyarakat Pesisir dan Fasilitasi Percepatan Akses KUR sektor KP. “Selain itu, KKP juga akan mendorong Komite Kebijakan Penjaminan Kredit Pembiayaan kepada UKMK agar lebih mengarahakan dan meningkatkan pelaksanaan KUR ke sektor KP dan meminta pihak perbankan untuk merelaksasi peraturan perkreditan”, tutup Sharif.

Untuk keterangan lebih lanjut, silakan menghubungi Anang Noegroho, Pelaksana Tugas Kepala Pusat Data Statistik dan Informasi, Kementerian Kelautan dan Perikanan (HP. 0811806244)

COPYRIGHT © 2014