Konprov PWI Kalsel Bahas Upaya Peningkatan SDM

Ketua Bidang Organisasi Pengurus Pusat Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Sasongko. (Antaranews Kalsel/)

Banjarmasin, (Antaranews Kalsel) - Konferensi Provinsi (Konprov) Persatuan Wartawanan Indonesia Kalimantan Selatan yang berlangsung di Banjarmasin, Sabtu antara lain membahas upaya peningkatan sumber daya manusia dari anggota organisasi tersebut.

Sebagaimana sambutan Gubernur Kalimantan Selatan (Kalsel) H Sahbirin Noor serta Ketua Bidang Organisasi Pengurus Pusat Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Sasongko pada pembukaan konprov tersebut, peningkatan sumber daya manusia (SDM) bagi anggota PWI merupakan keniscayaan.

Pasalnya ke depan tantangan insan pers (termasuk anggota PWI), terutama dalam dunia jurnalistik semakin berat seiring perkembangan serta kemajuan informasi teknologi (IT).

Sebagai contoh dari perkembangan dan kemajuan IT, belakangan ini media dalam jaringan (daring) atau on line juga semakin tumbuh dan berkembang.

"Dampak dari pertumbuhan, perkembangan dan kemajuan media daring tersebut, belakangan ini tidak sedikit media cetak yang tutup, karena masyarakat banyak mengganderungi media daring," ujar Sasongko yang mewakili Ketua Umum PWI Pusat.

Oleh sebab itu, dalam Konprov PWI Kalsel yang berlangsung sehari penuh tersebut merekomendasikan atau berkomitmen perlu pendidikan dan pelatihan secara berjenjang dan berkelanjutan terhadap anggotanya.

Dalam rekomendasi peningkatan SDM tersebut juga mensyaratkan secara mutlak bagi anggota PWI Kalsel yang tersebar pada 13 kabupaten/kota untuk mengikuti Uji Kompetensi Wartawan (UKW).

Karena Dewan Pers juga merekomendasikan UKW sebagai persyaratan bagi isan pers di Indonesia yang berkompeten melaksanakan tugas-tugas jurnalistik.

Rekomendasi terkait peningkatan SDM tersebut sejalan tema Konprov PWI Kalsel 2017, yaitu "Bersama Mewujudkan PWI yang Profesional, Beretika, dan Bermartabat".

Konprov PWI Kalsel 2017 itu, selain berhasil menyusun program kerja, dan membuat rekomendasi organisasi, juga memilih ketua baru, yaitu Zainal Helmi untuk periode 2017 - 2022 menggantikan Fathurrahman yang sudah dua periode.

Sebelumnya ada tiga bakal calon Ketua PWI Kalsel periode 2017 - 2022 masing-masing Irhamsyah Safari (Banjarmasin Post), Ranta Sari Dewi (TVRI Kalsel), serta Zainal Helmi (Mata Banua).

Editor: Imam Hanafi

COPYRIGHT © ANTARA 2017

Zainal Helmie Terpilih Menjadi Ketua PWI Kalsel

Zainal Helmie (kanan) terpilih menjadi Ketua Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Provinsi Kalimantan Selatan periode 2017-2022 dalam konferensi organisasi kewartawanan tersebut di Banjarmasin, Sabtu.(Antaranews Kalsel)

"... berhasil mengungguli dua calon Ketua PWI Kalimantan Selatan (Kalsel)."

Banjarmasin, (Antaranews Kalsel) - Zainal Helmie terpilih menjadi Ketua Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Provinsi Kalimantan Selatan periode 2017-2022 dalam konferensi organisasi kewartawanan tersebut di Banjarmasin, Sabtu.

Ketika pemungutan suara pada konferensi provinsi (konprov) 2017 itu Helmie yang Redaktur Pelaksana Harian Mata Banua dan sebelumnya sebagai sekretaris organisasi tersebut, berhasil mengungguli dua calon Ketua PWI Kalimantan Selatan (Kalsel).

Dalam visi-misi sebelum pemungutan suara, Helmie menyatakan, akan berusaha meningkatkan kebersamaan guna kemajuan PWI Kalsel yang merupakan organisasi kewartawanan tertua dan terbesar di provinsi yang terdiri atas 13 kabupaten/kota itu.

Selain itu, berjanji akan memboyong semua atlet PWI Kalsel berprestasi ke Pekan Olahraga Wartawan Nasional (Porwanas) di Papua tahun 2022 sebagaimana halnya saat Porwanas di Jawa Barat 2016.

Kandidat atau calon Ketua PWI Kalsel lain, yaitu H Irhamsyah Safari yang juga Manajer Redaksi Harian Banjarmasin Post serta Ratna Sari Dewi dari TVRI Kalsel.

Zainal Helmie tersebut sebelumnya Sekretaris PWI Kalsel selama dua periode mendampingi Fathurrahman yang mengakhiri masa jabatan periode kedua organisasi kewartawanan tingkat provinsi itu.

PWI Kalsel juga menggelar Rapat Kerja Provinsi (Rakerprov), Jumat, dengan agenda antara lain menyusun program kerja serta mengevaluasi program kerja terdahulu guna kemajuan organisasi tersebut ke depan./A

Editor: Imam Hanafi

COPYRIGHT © ANTARA 2017

Dewan Datangi Puskesmas Sungai Bilu Yang Ambles

Para Anggota Komisi IV DPRD Kota Banjarmasin.(Antaranews Kalsel)

Banjarmasin,  (Antaranews Kalsel) - Anggota Komisi IV DPRD Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan, mendatangi Puskesmas Sungai Bilu di Jalan Veteran untuk melihat langsung kondisi ambles lantai Puskesmas tersebut yang terjadinya pada Jumat (14/7).

Ketua Komisi IV DPRD Banjarmasin Sri Nurnaningsih saat di lokasi, Senin, menyatakan keperihatinannya atas bangunan Puskesmas yang berumur 13 tahun tersebut sudah tidak bisa dimanfaatkan lagi, padahal harusnya masih layak.

"Banyak bangunan tua daripada ini masih bisa berdiri kokoh, ini kita duga memang ada kesalahan konstruksi dari awalnya," ujar politisi Demokrat tersebut.

Harusnya, kata Sri, kalau dikelola dengan baik aset ini dengan pengawasan yang intensif pastinya tidak akan terjadi hal tersebut.

"Apalagi menurut petugas Puskesmas tersebut kondisi bangunan ini sudah dua kali dilaporkan ke dinas terkait dan pemerintah kota, tetap sayangnya tidak ditanggapi serius," katanya.

Konstruksi bangunan Puskesmas tidak layak lagi untuk didiami lantaran sebagian penyangga pondasinya mengalami kelapukan, lantaran terbuat dari kayu.

"Memang ada beberapa kayu ulin, tapi ada pula kayu biasa, harusnya bangunan sebesar ini pakai pondasi cor semen," katanya.

Akibat tidak permanen tersebut, mengakibatkan kejadian yang membahayakan bagi petugas uskesmas dan pasien. Namun saat kejadian tidak ada korban yang terluka parah.

"Tapi kita dengar ada beberapa petugas puskesmas yang tertimpa lemari, untungnya saat kejadian itu waktu istirahat, jadi tidak ada pasien," ujarnya.

Bagi dia, perbaikan atau pembangunan ulang puskesmas ini harus segera dilakukan, sebab demi pelayanan kesehatan masyarakat di daerah sana, sebab bangunan yang disewa untuk kegiatan Puskesmas Sungai Bilu saat ini tidak representatif.

"Kita minta juga Puskesmas lainnya yang usianya di atas 10 tahun untuk dilihat konstruksinya saat ini, untuk waspada tidak terulang lagi kejadian tersebut," katanya.

Sementara itu, Sekretaris Dinas Kesehatan Kota Banjarmasin H Lukman Hakim mengaku, pihaknya tidak mengetahui secara teknis mengapa bangunan itu bisa ambruk.

"Menurut pihak Dinas PU, memang bangunan itu sudah tidak bisa atau layak digunakan lagi. Jadi harus pindah," kata Lukman.

Dinas Kesehatan setempat yakinnya, berupaya tetap memberikan pelayanan kesehatan yang terbaik bagi masyarakat.

"Jadi Sabtu kemarin, kami sudah persiapkan tempat sementara, dengan menyewa rumah warga, supaya pelayanan kesehatan tetap berjalan dan akan berupaya mencari tempat yang lebih representatif lagi untuk pelayanan yang maksimal," katanya.

Editor: Imam Hanafi

COPYRIGHT © ANTARA 2017

PDAM Bandarmasih Berhasil Capai Keuntungan Rp48 Miliar

Direktur Utama PDAM Bandarmasih Muslih didampingi Dir Umum dan Pemasaran PDAM yang baru Farida Ariani.(Antranews kalsel/sukarli)

"keuntungan tersebut sesuai dengan laporan keuangan tahun 2016 yang diaudit kantor Akuntan Publik berdasarkan SAK-ETAP dengan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)."

Banjarmasin, (Antaranews Kalsel) - Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Bandarmasih, Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan, berhasil memperoleh keuntungan mencapai Rp48 miliar pada priode 2016.

Menurut Direktur Utama PDAM Bandarmasih Ir Muslih saat jumpa pers di kantor PDAM Bandarmasih, Senin, keuntungan tersebut sesuai dengan laporan keuangan tahun 2016 yang diaudit kantor Akuntan Publik berdasarkan SAK-ETAP dengan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

Selain itu, kinerja PDAM Bandarmasih pada 2016 itu pula sudah dievaluasi oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Kalsel dengan pridikat katagore baik.

Dikatakan Muslih, sesuai evaluasi kinerja PDAM dan juga pendapatan selama tahun 2016 itu dinyatakan ada meningkat signifikan daripada tahun 2015.

Khususnya segi laba atau keuntungan, di mana total pendapatan yang masuk sebesar Rp48 miliar sekian atau naik lebih 100 persen dari tahun 2015.

"Kalau 2015 lalu hanya sekitar Rp15 miliar sekian, pada 2016 lebih dua kali lipatnya," papar Muslih.

Namun, ungkap dia, tingginya keuntungan ini tidak terlepas dari dihapuskannya utang PDAM oleh pemerintah pusat dengan kisaran Rp30 miliar lebih.

"Kalau keuntungan sebenarnya hanya sekitar Rp17 miliar, tetap ada peningkatan," timpalnya.

Keuntungan besar saat ini dirasakan PDAM, papar Muslih, adalah tidak adanya beban utang masa lalu lagi, yakni, dimulai pada 1992 saat PDAM mendapatkan dana pinjaman lunak dari luar negeri atau Italia sebesar Rp35 miliar ditambah dari pemerintah pusat dan lainnya untuk pembangunan infrastruktur.

Setelah sekian lama, ujar dia, hutang PDAM menjadi sangat membengkak, hingga kepayahan untuk mencicilnya.

Bahkan, ungkap Muslih, saat dilakukan restrukturesasi utang PDAM pada 2010 itu ternyata akumulasi mencapai Rp125 miliar, sebab bunga pinjamannya mencapai 11,75 persen dan denda penunggakannya sebesar 15 persen.

Akhirnya, kata Muslih, PDAM mendapatkan keringanan dari pemerintah pusat sebesar 30,5 persen untuk mencicil utang selama 10 tahun, namun belum mencapai masa itu pada 2012 PDAM berhasil melunasi sisa cicilan yang sudah diringankan tersebut.

"Setelah beberapa tahun mendapat pemantauan pemerintah pusat baik sisi kenerja dan pengelolaan keuangan, akhirnya hutang PDAM dihapus mutlak melalui persetujuan presiden langsung," bebernya.

Dengan tidak adanya lagi beban utang masa lalu, papar Muslih, maka PDAM bisa berjalan sangat normal dan sehat, di mana peningkatan pelayanan dan produksi air bersih berkualitas terus dilakukan.

"Kalau cakupan pelayanan kita sudah 99,9 persen, namun yang masih menjadi masalah saat ini kehilangan air yang masih sulit ditangani oleh karena struktur alam dan perpipaan yang memang perlu diremajakan," pungkasnya.

Editor: Imam Hanafi

COPYRIGHT © ANTARA 2017

Hasanuddin Murad Raih Parastika Parama dari Menkes

Pewarta: Arianto

Marabahan, (Antaranews Kalsel) - Bupati Barito Kuala, Kalimantan Selatan H Hasanuddin Murad menerima penghargaan Parastika Parama di bidang penanggulangan bahaya rokok dari Menteri Kesehatan RI Nila Djuwita F Moeloek, di The Alana Hotel Yogyakarta, Rabu (12/7).

Selain Batola  mendapatkan penghargaan yang sama adalah Banjarmasin. Batola mendapatkan penghargaan bergengsi ini karena telah memiliki Perda Kawasan Tanpa Asap Rokok (KTR).

Kabupaten berjuluk Lebu Ije Jela telah menetapkan kebijakan lainnya terkait penanggulangan bahaya rokok serta telah mengimplementasi aturan larangan merokok di minimal 50 persen sekolah dan instansi pemerintah.

Menkes Nila F Moeloek mengatakan, daerah harus terus berupaya meningkatkan membudayakan hidup sehat masyarakat.

"Yang terpenting adalah anak-anak sebagai investasi masa depan bangsa," ujarnya.

Diterangkan menteri, pengendalian konsumsi produk tembakau telah menjadi perhatian pemerintah baik pusat maupun daerah sejak lama.

Saat ini, katanya, telah tercatat 236 pemkab/kota yang telah memiliki regulasi KTR, meskipun tingkat implementasi penerapannya sangat bervariasi.

Penerapan regulasi KTR, sebutnya, diharapkan mampu untuk menurunkan prevalensi perokok dan memberikan perlindungan perokok pasif dari paparan asap rokok.

Inovasi kebijakan pemerintah daerah dalam melindungi dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat seperti pelarangan iklan ruang gedung maupun dalam gedung, penyediaan layanan berhenti merokok dan skrining pada sekolah terkait prilaku merokok dan lain-lain sanagat dihargai.

Acara dihadiri sekitar 350 bupati, walikota, wakil bupati, wakil walikota, sekda dan yang mewakili, bertujuan meningkatkan komitmen pemerintah daerah dalam melindungi anak-anak, perokok pemula, dan masyarakat dari bahaya rokok.

Selain itu, untuk berbagi pengalaman dan praktek cerdas dalam penerapan kebijakan kawasan tanpa rokok di tingkat daerah dan kota, meningkatkan pemahaman dan pengetahuan pemda dalam menerapkan peraturan kawasan tanpa rokok, serta meningkatkan komitmen bupati/walikota dalam pencegahan penyakit tidak menular terutama yang disebabkan faktor resiko konsumsi hasil tembakau.

Hal yang tak kalah penting, dari pertemuan aliansi bupati/walikota Peduli Kawasan Tanpa Rokok dan Penyakit Tidak Menular ini untuk meningkatkan komitmen pemerintah daerah dalam melindungi perokok pemula dan masyarakat dari bahaya rokok.

Editor: Ulul Maskuriah

COPYRIGHT © ANTARA 2017